Buku-buku karangan Tere Liye

Alternatif untuk Pajak Penghasilan dan Royalti bagi Profesi Penulis

Keputusan penulis Tere Liye memutus kontraknya dengan penerbit Gramedia dan ke-28 bukunya untuk tidak dicetak ulang lagi bukanlah tanpa dasar. Hal ini dikarenakan tarif penghasilan pajak untuk profesi penulis yang terhitung 24 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ataupun profesi seni lainnya.

Tere Liye menyampaikan pada akun Facebook-nya bahwa penghasilan penulis buku atau royalti dianggap super netto. Nilainya tidak bisa dikurangi dengan rasio norma Penghitungan Penghasilan Netto, dan tidak memiliki tarif khusus. Seperti yang ia contohkan, pungutan pajak yang dikenakan terhadap penulis buku dengan royalti Rp 1 miliar dapat mencapai Rp 245 juta.

Hal ini berbeda dengan pajak UMKM yang mendapat potongan hanya 1 persen sebelum Rp. 1 miliar. Sedangkan untuk penulis jika ia mendapat Rp. 200,000 maka harus dipotong pajak sebesar 15 persen.

Tingginya nilai pajak yang harus disetor adalah mengikuti aturan tarif progresif pajak. Angka tersebut didapat dari perhitungan pajak 5 persen untuk royalti pertama sebesar Rp 50 juta. Lalu untuk royalti berkisar Rp 50-250 juta dikenakan tarif 15 persen. Kemudian royalti Rp 250-500 juta dikenakan tarif 25 persen dan royalti Rp 500 juta-1 miliar berikutnya dipungut pajak 30 persen.

Buku-buku karangan Tere Liye

Buku-buku karangan Tere Liye

Menjawab polemik pajak penghasilan profesi penulis ini, Ditjen Pajak telah mengklarifikasi pada 6 September 2017. Penjelasan dan cara penghitungan PPh bagi wajib pajak yang berprofesi sebagai penulis novel/penulis cerita dapat disampaikan hal berikut:

Bahwa profesi penulis novel/penulis cerita harus menanggung beban pajak lebih dari dua kali lipat dibanding profesi lainnya seperti dokter, arsitek, artis, penyanyi, dan profesi lainnya, karena adanya perbedaan tafsir dari penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Bahwa profesi penulis novel/penulis cerita yang memperoleh penghasilan royalti buku tidak boleh membebankan biaya. Namun, penulis novel/penulis cerita berpendapat mereka memerlukan biaya seperti biaya riset, biaya perjalanan, peralatan kerja, dan ketika novel/buku cerita telah jadi, penulis novel/penulis cerita mengeluarkan biaya seperti biaya promosi, roadshow, dan biaya lain agar buku tersebut laku di pasar.

Merujuk pada ketentuan terkait, Pasal 28 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP), Pasal 4 ayat (1), memori penjelasan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), memori penjelasan Pasal 6 ayat (1). Pasal 9 ayat (2), memori penjelasan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11A ayat (1). Pasal 14 ayat (2). Pasal 20, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh).

Selain itu, merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Waiib Pajak Orang Pribadi dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17IPJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), dilihat dari sumber tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

  1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris. aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya,
  2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan,
  3. Penghasilan dari modal, yang berupa hada gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan hana atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan
  4. Penghasilan Iain-Iain, seperti pembebasan utang dan hadiah.
  5. Pengenaan PPh Wajib Pajak didasarkan pada pengeIompokan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.

Lalu bagaimana menghitung pajak bagi profesi penulis?

Jika penulis memiliki penghasilan bruto dalam setahun kurang dari Rp 4,8 miliar maka dapat dihitung menggunakan norma penghitungan penghasilan netto (NPPN) dengan syarat:

  • Wajib melakukan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4IPJ/2009;
  • Wajib memberitahukan mengenai penggunaan NPPN kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal Tahun Pajak yang bersangkutan;
  • Besarnya NPPN bagi penulis berdasarkan PER-4/PJ/2015 (Kegiatan Pekerja Seni KLU: 90002) adalah sebesar 50% dari penghasilan bruto. Baik honorarium maupun royalti yang diterima dari penerbit.
  • Penghasilan bruto dari pekerjaan bebas sebagai penulis sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) dan angka 2) meliputi semua penghasilan yang terkait dengan profesi penulis, termasuk penghasilan royalti yang diterima dari penerbit dari hak cipta di bidang kesusastraan yang dimiliki oleh penulis.
  • Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak. dilunasi oleh Wajib Pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain dan/atau pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri. Atas penghasi|an dari hak cipta di bidang kesusastraan berupa royalti dipotong PPh Pasal 23 sebagai pelunasan PPh dalam tahun berjalan yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Adapun menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, pajak royalti 15 persen memang memberatkan penulis dengan jatah royalti yang diterima sebesar 10 persen dari total penjualan. Ia mencontohkan, pajak 15 persen setara dengan Rp 150-250 juta dari penjualan sekitar Rp 1,5-2,5 miliar. Jumlah potongan pajak lebih besar bila dibandingkan kewajiban pajak tahunan, maka penulis berpotensi lebih bayar pada akhir tahun.

Alternatif untuk Pajak Penghasilan dan Royalti bagi Profesi Penulis

Terdapat beberapa masukan dan ide untuk menyelesaikan polemik ini yaitu:

1. Adalah dari Yustinus Prastowo yang mengusulkan agar pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan royalti. Agar menjadi lebih adil, dan membantu cash flow penulis. Yustinus berpendapat hak mengkreditkan sudah bagus, terlebih jika diimbangi restitusi yang mudah dan cepat.

2. Penulis Asma Nadia, memberikan usulan bahwa penulis untuk selanjutnya disebut sebagai pengusaha jasa kreatif dan keuntungan yang selama ini disebut ‘royalti’ untuk diganti menjadi omset jasa kreatif yang pajaknya sama dengan UMKM. Menurut Asma ide ini cukup menarik.

Namun menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, perhitungan tarif pajak royalti penulis tidak dapat dibuat final seperti yang saat ini berlaku untuk UMKM. Menurutnya, tarif pajak final justru akan memberi potensi kerugian pada penulis, khususnya bagi penulis yang tidak berhasil mendulang keuntungan dari penjualan buku. Pasalnya, jika menggunakan perhitungan pajak final, penulis yang untung maupun rugi tetap wajib membayar pajak.

Selain itu menurut Sri Mulyani, penerapan tarif pajak sejatinya perlu disesuaikan dengan karakter wajib pajak. Sedangkan, karakter antara profesi dan pelaku UMKM tidak bisa disamakan karena setiap profesi memiliki karakter masing-masing. Dalam hal ini, UMKM tidak menggunakan pembukuan, maka diberikanlah pajak final 1 persen.

Terdapat pula laporan bahwa beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) justru tidak menerima perhitungan NPPN kepada penulis karena dianggap sebagai wajib pajak dengan pendapatan pasif.

3. Adapun menurut tim konsultan pajak FMB Consultant, perlu dilakukan komparasi dan riset atas tarif pajak penghasilan profesi penulis yang lebih tinggi dari profesi seniman lainnya. Apabila profesi penulis ingin memiliki tarif pajak yang sama dengan UMKM sebesar 1 persen, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini mengacu kembali pada definisi PP 46 Tahun 2013, yang mana pedagang termasuk ke dalam definisi, sedangkan pekerjaan bebas; seniman; penulis, tidak termasuk ke dalam definisi PP 46 tahun 2013.

Menurut tim konsultan pajak kami, ada hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi beban biaya riset, perjalanan, peralatan kantor penulis dll, yaitu dengan membuat pembukuan. Melakukan pembukuan agar didapatkan data profit & loss, sehingga yang dikenakan pajak bukanlah omzet atau dalam arti lainnya, norma yang dikenakan adalah untuk laba bersih.

Jika ingin dikenakan pajak final dengan tarif 1% (PP No. 46 Tahun 2013), maka Wajib Pajak tersebut bisa membentuk badan usaha. Sehingga dapat menggunakan perhitungan pajak penghasilan yang sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013.

Hingga saat ini Ditjen Pajak menghargai dan terbuka terhadap setiap masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem perpajakan Indonesia. Masukan dari semua pihak akan ditindaklanjuti sesegera mungkin, namun keputusan yang bersifat kebijakan akan diambil secara hati-hati dan saksama dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek legal dan analisis dampak kebijakan secara lebih luas yang seringkali membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Bila Anda memerlukan jasa layanan pajak, FMB Consultant memiliki konsultan pajak yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun dan telah menangani pajak dari perusahaan maupun pribadi lintas industri di Indonesia.

Untuk diskusi dan konsultasi lebih lanjut, Anda dapat hubungi:

Managing Partner,

Ivan Liyanto
ivan@fmbconsultant.com
+62 899 6777 879

Client Management,
admin@fmbconsultant.com

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB Consultant:

LinkedIn

Facebook Page

Disclaimer:

Artikel dikelola dari berbagai sumber dan tim konsultan pajak FMB Consultant. Seluruh opini dan isi tanggapan dalam artikel ini adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan.

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *