Pajak Siaga Satu

Pajak Siaga Satu

Kementerian Keuangan memiliki tugas berat di bidang pendapatan negara pada akhir tahun ini, setelah realisasi penerimaan pajak pada September tercatat Rp770,0 triliun atau baru 60% dari target. Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara — Perubahan (APBN-P) 2017 mengusung target penerimaan pajak senilai Rp1.283,6 triliun. Realisasi per September itu bahkan tercatat minus 2,79% pertahun.

Yon Arsal Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak mengatakan pertumbuhan negatif itu merupakan implikasi dari penerimaan yang tidak berulang (uang tebusan dan PPh final revaluasi) serta beda waktu pencairan PBB dan PPh yang ditanggung pemerintah, yang nilainya cukup signifikan.

Tantangan penerimaan pajak tahun ini memang cukup berat. Sebab, apabila tahun lalu penerimaan pajak ditopang oleh pemasukan dari tax amnesty sekitar Rp100 triliun, tahun ini nyaris penerimaan dengan jumlah lumayan besar itu tak lagi bisa masuk ke kas negara.

Berdasarkan catatan Bisnis, pada 30 September 2016 lalu sumbangan amnesti pajak ke penerimaan 2016 mencapai Rp94,6 triliun. Realisasi uang tebusan itu turut mengerek penerimaan pajak yang tercatat mencapai Rp791,9 triliun pada periode itu. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan September tahun ini yang senilai Rp770,7 triliun, maka penerimaan pajak pemerintah masih minus 2,79%.

Instruksi 5 Oktober

Kinerja yang melempem tersebut membuat Ditjen Pajak mulai mencari cara supaya target pajak aman. Selain implementasi PP No.36/2017 tentang kategori harta bersih, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi juga mengeluarkan instruksi Nomor INS-05/PJ/2017 tentang pengamanan penerimaan Ditjen Pajak 2017 yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2017.

Dalam instruksi yang memuat tiga pokok penting itu, para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) diminta untuk mengaktifkan perangkat telepon selama 24 jam. Juga mengamanatkan supaya dalam penggalian potensi penerimaan pajak, pemanggilan wajib pajak yang telah mengikuti pengampunan pajak hanya boleh dilakukan oleh Kanwil Ditjen Pajak.

Instruksi ini merupakan upaya untuk mengingatkan jajarannya siaga satu dan bukanlah berarti penerimaan 2017 dalam situasi yang gawat. Otoritas pajak tetap optimis penerimaan tahun ini akan terealisasi. Sejumlah strategi baik melalui ekstensifikasi dan intensifikasi akan terus ditempuh. Hingga saat ini pajak mencatat rata-rata WP baru melaporkan 60% dari keseluruhan harta. Untuk itu Dirjen Pajak masih memberikan kesempatan kepada WP untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Ditjen Pajak juga akan sangat selektif dalam menindak seluruh WP yang ditengarai tak patuh. Meski demikian, Kakanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan I Sakli Anggor menyampaikan, setelah edaran instruksi diterima, mereka akan menggencarkan pemeriksaan terhadap WP khususnya yang tidak mengikuti fasilitas pengampunan pajak.

Sumber: Ditjen Pajak melalui Bisnis Indonesia Edisi 10 Oktober 2017.Sumber: Ditjen Pajak melalui Bisnis Indonesia Edisi 10 Oktober 2017.

Bila Anda memerlukan jasa layanan SPT dan pajak, FMB Consultant memiliki konsultan pajak yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun dan telah menangani pajak dari perusahaan maupun pribadi lintas industri di Indonesia.

Untuk diskusi dan konsultasi lebih lanjut, Anda dapat hubungi:

Managing Partner,

Ivan Liyanto
ivan@fmbconsultant.com
+62 899 6777 879

Client Management,
admin@fmbconsultant.com

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB Consultant:

LinkedIn

Facebook Page

Instagram Page

Disclaimer:

Artikel ini dikutip dari surat kabar harian Bisnis Indonesia Edisi Selasa 10 Oktober 2017.

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *